JAKARTA, Koranmadura.com – Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa presiden dan menteri boleh berkampanye serta berpihak pada pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) tertentu.
Dalam keterangannya di Jakarta Rabu 24 Januari 2024, mantan Dubes RI untuk Republik Tunisia itu mengungkapkan, sebagai pemimpin Jokowi telah ingkar janji dan membuat pelaksanaan Pilpres 2024 menjadi tidak adil.
Menurut Ikrar Nusa Bhakti, pernyataan Jokowi ini lagi-lagi mempertontonkan bagaimana dia memanfaatkan sumber-sumber kekuasaan yang dimilikinya untuk memuluskan langkah sang putra, Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden. Dan, ini sangat menjijikkan.
Apalagi, Jokowi sudah melakukan segala cara, termasuk dengan mengacak-acak konstitusi lewat Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin iparnya, Anwar Usman, untuk menempatkan Gibran sebagai Cawapres.
“Sejak putusan MK, insting saya dalam gerakan demokratisasi Indonesia memuncak kembali, dan saya mulai berbicara keras, meskipun pada awalnya cukup berhati-hati. Tapi, menurut saya sekarang tidak perlu hati-hati lagi,” kata Ikrar pada Podcast Satu Visi Utama.
Dia meneruskan, “Ini adalah pertarungan antara elite politik Koalisi Indonesia Maju melawan kami, para aktivis prodemokrasi yang bergabung dengan civil society (masyarakat madani).”
“Paling tidak, harus menggagalkan bangunan dinasti politik ini pada tingkatan presiden dan wakil presiden. Karena, sekali bangunan dinasti ini tercipta, konsekuensi politik demokrasinya berat banget,” sambung Ikrar.
Jokowi, lanjut Ikrar, telah mengingkari janjinya yang pada beberapa waktu lalu menyatakan, dirinya akan netral pada Pemilu 2024.
Ikrar menilai Pemilu saat ini tidak seimbang karena salah satu paslon menggunakan kekuasaan dan dua paslon lainnya, tidak.
Ia juga mempertanyakan, elektabilitas Paslon 2 yang tinggi di pelbagai survei disebabkan ketidaktahuan masyarakat atas bahaya politik dinasti.
“Jokowi sudah tidak malu-malu, Gibran Cawapres, Anda juga bisa lihat anak bungsu ambil alih Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam waktu singkat,” jelas Ikrar.
Dia meneruskan, “Masa, hari ini diterima menjadi anggota partai, dua hari kemudian menjadi ketua umum. Dan, Anda bisa lihat, bagaimana Jokowi tampil sebagai aktor utama PSI di iklan televisi.”
“Dia juga tampil di Partai Golkar, padahal Jokowi berjanji akan netral, saat menggelar makan siang bersama tiga paslon di Istana Merdeka,” pungkasnya. (Gema)
