JAKARTA, Koranmadura.com – Masyarakat Indonesia saat ini tidak bisa dibohongi dan tidak bisa diintimidasi dengan cara apa pun dalam Pemilu 2024.
Selain karena semakin cerdas, mereka juga memiliki “perangkat” dan semakin berani untuk menyuarakan setiap ketidakberesan di tengah masyarakat.
Karena itu, para politisi diminta untuk tinggalkan cara-cara lama dalam memanipulasi Pemilu 2024 hanya untuk meraih kemenangan.
Hal itu disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah di Jakarta, Selasa 16 Januari 2024.
“Dinamika sosial, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi kini mewujud menjadi kekuatan luar biasa, yang memonitor ketat sehingga mudah terdeteksi berbagai tindakan yang menyimpang dari aturan permainan sekecil apa pun,” kata Said Abdullah.
Kerena itu setiap upaya dan tipu muslihat yang hendak mengakali demokrasi akan terbongkar dengan mudah dan akan menelanjangi para pelakunya sendiri.
Karena itu, Said Abdullah mengimbau para politisi untuk segera tinggalkan cara-cara lama dalam kontestasi Pemilu 2024.
Said mengemukakan ada sejumlah alasan mengapa cara-cara lama itu harus ditinggalkan.
Pertama, masyarakat saat ini makin mudah mendapatkan akses informasi dan komunikasi sehingga sekecil apapun tindakan penyalahgunaan kekuasaan misalnya, mudah dan sangat cepat diketahui oleh rakyat seluruh negeri.
Kedua, masyarakat Indonesia saat ini praktis bukan lagi menjadi konsumen berita, tetapi sudah menjadi pembuat berita.
Sehingga, sepak terjang oknum-oknum, yang mengotori pelaksanaan Pemilu, hanya dalam hitungan detik tersebar ke seluruh negeri bahkan dunia.
Wartawan-wartawan dadakan yang bermodal sederhana, seperangkat ponsel saat ini ada pada setiap tempat.
Ketiga, hampir 25 tahun Indonesia memasuki era reformasi secara fakta sosial telah memberikan perspektif pemikiran baru.
Masyarakat, kata Said Abdullah, tidak lagi terbelenggu dan terkungkung seperti pada era Orde Baru.
“Bahkan beberapa kalangan menyebutkan keberanian masyarakat saat ini sangat luar biasa dalam menyampaikan kritik dan perlawanan kepada berbagai pihak, yang dianggap melakukan tindakan yang merugikan kepentingannya, termasuk yang seharusnya netral ternyata menjadi partisan,” kata Said.
Ketiga variabel itu, lanjut Said Abdullah seharusnya menjadi perhatian siapa pun terutama para politisi yang menjadi pemeran penting pelaksanaan Pemilu.
“Demikian pula KPU dan Bawaslu yang menjadi pengawal harus bersikap netral dan imparsial,” ucap Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu.
Dia melanjutkan, “Saat ini praktis tidak ada ruang sedikit pun untuk mencoba bermain-main dalam proses pelaksanaan Pemilu. Rakyat akan mengawasi sangat ketat seluruh pihak, yang mencoba mengganggu pelaksanaan Pemilu.”
Karena itu dia meminta penyelenggara Pemilu untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang disebut human error sepert pengiriman surat suara ke Taiwan lebih cepat, simulasi kertas suara Pilpres yang hanya dua pasangan.
“Dan tidak boleh ada lagi pengerahan aparat desa. Demikian pula oknum Forkopimda yang ‘berkoalisi’ dengan salah satu pasangan Pilpres. Politisasi BLT, Bansos yang diklaim dari pribadi, harus pula dihindari,” tegas Said. (Gema)
