Jakarta, Koranmadura.com – Ketua Majelis Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sekaligus Dewan Pakar TPN Ganjar-Mfud, Muhammad Romahurmuziy, meminta agar penyaluran bantuan sosial (bansos) yang ditunda selama Pemilu 2024, agar tidak dipolitisasi.
“Bansos ditunda penyalurannya, karena rawan disalahgunakan dan bukan hanya sekadar rawan, tapi sudah disalahgunakan dengan cara melakukan politisasi bansos,” ujar Romy saat wawancara eksklusif bersama ANTARA di Jakarta, Jumat.
Romy menilai bahwa politisasi bansos melanggar Undang-Undang Pemilu. Namun, dia menilai bahwa para penyelenggara pemilu tak mampu menyampaikan hal tersebut kepada masyarakat.
Oleh karena itu dia meminta agar bansos selama pemilu dimoratorium penyalurannya, bukan malah ditiadakan. Romy menegaskan bahwa program bansos tetap harus dilanjutkan dan bila perlu ditambah kuotanya.
“Karena memang ekonomi kita hari ini tidak sedang baik-baik saja di kalangan menengah ke bawah,” katanya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga bakal pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md, sebagai peserta Pilpres 2024.
Masa kampanye pemilu ditetapkan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024. (Icel)
