Jakarta, Koranmadura.com – Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menegaskan, belanja bantuan sosial (bansos) harus tepat waktu dan tepat sasaran. Hal ini untuk menghindari politisasi bansos menjelang Pemilu 2024.
Said mengatakan, penebalan anggaran bansos telah disepakati bersama oleh Banggar DPR dan pemerintah pada September 2023 lalu. Hal ini dilakukan sebagai akibat dampak La Nina dan kenaikan harga beras yang sangat sensitif terhadap rumah tangga miskin.
“Bansos adalah hak rakyat, bukan milik pemerintah. Jadi, tidak elok kalau ada pejabat pemerintah yang menganggap bansos adalah belas kasihan atau kemurahan hati pemerintah. Namun, itu memang hak rakyat yang wajib diberikan,” kata Said dalam keterangannya, Sabtu (6/1).
Said juga menanggapi berbagai spekulasi tentang kenaikan laju belanja di akhir tahun. Menurutnya, perlu membandingkan rekam jejak belanja di tahun-tahun sebelumnya. Jika dilihat memang selalu ada upaya optimalisasi serapan menuju akhir tahun.
“Masing-masing pos belanja sudah direncanakan dalam Perpres No. 75 tahun 2023. Kalau ada serapan maksimal dari 85 persen bisa naik 102 persen, atau kenaikan 17 persen di akhir tahun un-audited, tentu itu bukan semuanya untuk belanja bansos,” ungkap Said.
Menurut Said, belanja negara terpecah ke dalam banyak pos belanja, seperti anggaran rutin untuk alokasi belanja pegawai, belanja modal, kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang, belanja subsidi, dan belanja daerah yang dialokasi melalui TKDD.
“Semisal anggaran rutin untuk alokasi belanja pegawai, di akhir tahun biasanya ada penghitungan tunjangan kinerja, selain itu ada juga serapan belanja modal, kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang, belanja subsidi, dan belanja daerah yang dialokasi melalui TKDD,” papar Said.
Said Abdullah menegaskan, pemerintah harus memastikan penyaluran bansos tepat waktu dan tepat sasaran. Hal ini penting untuk menghindari politisasi bansos menjelang pemilu.
“Saya mewanti-wanti kepada pemerintah agar penyaluran bansos tepat waktu dan tepat sasaran. Hal ini untuk menghindari politisasi bansos menjelang pemilu,” pungkas Said. (Icel)
