Jakarta, Koranmadura.com – Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) adalah solusi untuk perusahaan yang menyerobot tanah masyarakat, namun hal itu tidak mudah dilakukan karena banyak mafia yang terlibat.
Hal itu disampaikan Mahfud menanggapi pernyataan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka soal solusi untuk mengatasi pertambangan yang menyerobot tanah rakyat.
“Mau cabut IUP justru itu masalahnya. Mencabut IUP itu banyak mafianya, saya sampai pernah kirim tim ke lapangan, sudah sampai putusan MA pun untuk cabut IUP, selama 1,5 tahun tidak dilaksanakan aparat,” kata Mahfud dalam debat keempat Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu malam (21/1).
Mahfud mengatakan KPK juga sudah mengungkap bahwa banyak pertambangan ilegal di Indonesia yang dibacking oleh oknum aparat penegak hukum.
“Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal itu di backing oleh aparat dan pejabat itu masalahnya,” tegas dia.
Mahfud menjelaskan sebenarnya persoalan penyelesaian sumber daya alam (SDA) dan energi harus menyeluruh dari hulu ke hilir.
Menurutnya hal itu harus dimulai dari keterbukaan informasi agraria termasuk kehutanan.
“Misalnya, dalam sidang-sidang kasus lahan kehutanan, informasinya tertutup siapa yang punya lahan ilegal, bahkan tidak ada di dalam daftar. Ketika ditanya baru ditunjukkan,” ujarnya.
Hal itu, lanjutnya, membuat pertambangan ilegal tidak dapat diatasi secara menyeluruh, dan tidak bisa berlindung di balik pernyataan rahasia.
“Perampasan tanah rakyat, siapa yang menyerobot lahan kelapa sawit, datanya harus transparan. Tetapi selama ini disembunyikan, oleh sebab itu penting bagi kita keterbukaan informasi mengenai data-data sebagai basis penyelesaian masalah,” kata Mahfud. (Icel)
