JAKARTA, Koranmadura.com – Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto menegaskan, semua data yang dipaparkan Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo pada Debat Calon Presiden 7 Januari bertema ’Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, dan Geopolitik’ didapat dari sumber terbuka yang bisa diakses publik secara bebas.
Andi Widjajanto menegaskan hal itu dalam diskusi media bertema ‘Mendalami Pertanyaan dan Kritik Mas Ganjar pada Capres 02/Menteri Pertahanan Prabowo pada Debat-3 Pilpres’, di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 8 Januari 2023.
Andi didampingi Pakar Pertahanan dan Keamanan CSIS Rizal Sukma dan dipandu Deputi Kanal Media TPN-Ganjar Mahfud, Karaniya Dharmasaputra.
“Jadi, data-data itu sangat memungkinkan bila mau diperiksa validitasnya. Namun kami tidak menggunakan data dari Global Power Index (GPI),” kada Andi.
Dia meneruskan, “GPI hanya mencatat jumlah kepemilikan Alutsista tanpa menjelaskan berapa yang siap digunakan.”
Mengenai pembelian Alutsista, lanjut Andi, Ganjar Pranowo sengaja menggunakan istilah ‘usang’, alih-alih ‘bekas’.
Sebab sesuatu yang usang sudah jelas ketinggalan zaman, sedangkan yang bekas kemungkinan masih layak pakai.
“Pembelian Alutsista sebagai sarana meningkatkan pertahanan negara adalah suatu keharusan. Terlebih dinamika geopolitik sangat dinamis dan cenderung memanas. Karena itulah Capres Ganjar memakai istilah ‘no utang, no usang’,” urai Andi.
Pada bagian lain Andi berharap, sebagai negara Non Blok yang menerapkan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia tidak berharap terimbas konflik atau malah terlibat konflik dengan negara manapun.
Namun upaya preventif harus tetap dilakukan sedini mungkin guna menjaga kedaulatan negara. Salah satunya dengan melakukan pengadaan Alutsista yang mampu menjawab kebutuhan zaman terkini.
Pengadaan Alutsista membutuhkan anggaran yang sangat besar. Prosesnya pun memerlukan waktu bertahun-tahun. Untuk mengurangi beban anggaran, industri pertahanan dalam negeri harus dimaksimalkan.
Inilah yang dilakukan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pembelian Alutsista disertai alih teknologi.
Bahkan sekarang Indonesia bekerja sama dengan negara lain dalam pengembangan Alutsista. Misalnya pembuatan KAI KF-21 Boramae yang dikerjakan bersama Korea Selatan.
“Ke depannya, Indonesia membuat kapal di PT PAL, pesawat di PT DI, senjata dan kendaraan tempur di PT Pindad,” kata Andi.
Sebenarnya ada beberapa cara pengadaan Alutsista. Selain membeli langsung kepada produsen, bisa juga melalui mekanisme pembelian dari pengguna lain (second hand) maupun hibah.
Manapun cara yang digunakan, setiap Alutsista membutuhkan anggaran untuk perawatan (maintenance) serta pelatihan penggunaan (training for user).
“Hal-hal seperti ini harus turut dipertimbangkan sebelum melakukan pengadaan. Jangan sampai alutsista yang dimiliki tidak dapat digunakan karena terkendala anggaran akibat biaya perawatan yang mahal atau kelangkaan suku cadang,” paparmnya.
Mengenai pembelian pesawat Mirage 2000-5 dari Qatar, menurut Andi, pengadaan itu setidaknya memiliki dua masalah.
Pertama, kelangkaan suku cadang karena pihak produsen sudah tidak memproduksinya lagi. Kedua, pesawat ini masih termasuk kategori generasi 4 yang kini sudah banyak ditinggalkan. Padahal negara-negara lain sudah menggunakan pesawat generasi 4,5.
“Di samping kedua masalah tersebut, harganya yang mencapai US$734,53 juta (sekitar Rp 10,95 triliun) sangat membebani APBN,” tukasnya.
Sementara itu Rizal Sukma membantah pernyataan Prabowo adanya pemotongan anggaran selama pandemi Covid-19.
Faktanya, anggaran Kementerian Pertahahan selama periode tahun 2020-2021 justru mengalami peningkatan.
“Ironisnya, berbagai indeks pencapaian global justru menurun,” kata Duta Besar RI untuk Inggris Raya 2016-2020 ini.
Mengenai penerapan politik bebas aktif yang dianut Indonesia, Rizal menjelaskan bahwa Ganjar mendefinisikan ulang konsep tersebut sesuai konteks zaman yang terjadi sekarang melalui konsep otonomi strategis.
“Bebas aktif tidak lagi dimaknai sebagai “sikap tidak memihak”, tetapi memiliki rujukan yang jelas tentang sikap yang akan diambil. Rujukannya adalah kepentingan nasional kita sendiri,” kata doktor hubungan internasional dari London School of Economics and Political Science ini.
Sebagai negara maritim, lanjut Rizal, Indonesia harus memiliki postur angkatan laut yang baik. Tanpa itu akan sangat sulit menjaga kedaulatan negara di tengah berbagai konflik kepentingan global.
Meski demikian, baik Andi maupun Rizal sepakat, peningkatan kualitas matra yang lain juga tidak boleh diabaikan. (Gema)
