BANGKALAN, koranmdura.com – Rudiyanto, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bangkalan, Madura, mengakui adanya penurunan jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayah tersebut, yang disebabkan oleh trauma akibat kasus kambing etawa pada 2017 lalu.
“Kasus kambing etawa yang terjadi pada 2017 melalui BUMDes di Bangkalan meninggalkan dampak traumatis bagi pihak desa,” ungkapnya pada Rabu, 3 Januari 2024.
Rudiyanto menjelaskan bahwa saat ini hanya 69 dari total 273 desa di Kota Salak yang memiliki BUMDes aktif dan berbadan hukum. Sebanyak 204 desa lainnya belum mengaktifkan BUMDes karena masih khawatir terjerat hukum, trauma dengan kasus kambing etawa yang terjadi sebelumnya.
“BUMDes yang sudah berbadan hukum tentu sudah aktif, namun banyak juga BUMDes yang mulai aktif kembali setelah sempat tidak beroperasi karena trauma,” katanya.
Menurut Rudi, panggilan akrab Rudiyanto, pemahaman akan rasa trauma yang dialami oleh pemerintah desa adalah hal yang wajar. Meski demikian, pihaknya merasa bertanggung jawab untuk membantu desa-desa tersebut melampaui rasa takut tersebut.
“BUMDes memiliki peran kunci sebagai penggerak ekonomi desa. Dengan langkah perlahan, kami memberikan pemahaman kepada desa-desa bahwa dengan perencanaan yang matang dan studi kelayakan sesuai aturan, BUMDes dapat terhindar dari risiko hukum,” ujarnya.
Perlu dicatat bahwa kasus BUMDes pengadaan kambing etawa pada 2017 lalu melibatkan dua mantan kepala DPMD, yaitu Mulyanto Dahlan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samsul Arifin, yang akhirnya tersandung hukum. Kasus tersebut dianggap kurang melalui perencanaan yang baik, menyebabkan banyak kambing etawa mati karena suhu di Madura tidak sesuai untuk jenis tersebut. (MAHMUD/DIK)
