SURABAYA, Koranmadura.com – Calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo menegaskan, tuduhan Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo-Gibran bahwa Mahfud MD berpotensi melakukan penyalahgunaan kekuasaan tidak beralasan.
Ganjar Pranowo menegaskan hal itu di Surabaya, Sabtu 13 Januari 2024. Ia menjawab tuduhan TKN Prabowo-Gibran yang menyebutkan bahwa Mahfud MD berpotensi menyalahgunakan kekuasaan dengan membuka Posko Pengaduan Pelanggaran Pemilu 2024 di kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).
“Kan gak apa-apa toh, menteri-menteri yang lain kalau setiap debat ada di belakangnya. Menteri-menteri dari PDI Perjuangan malah belum pernah,” kata Ganjar.
Ketidakhadiran menteri-menteri dari PDI Perjuangan dalam debat Capres untuk menjaga netralitas pemerintah dan sesuatu yang sangat wajar.
Ganjar mengaku sempat mengajak menteri-menteri dari PDI Perjuangan untuk ikut hadir dalam setiap debat Capres.
“Malah saya meminta, ayo dong besok ikut datang (debat capres). Kan mereka juga kader partai,” paparnya.
Menurut Ganjar, Posko Pengaduan Pelanggaran Pemilu yang dibuka di Kantor Kemenkopolhukam agar masyarakat tahu dan memastikan bahwa pelaksanaan Pemilu berjalan jujur dan adil.
Persoalannya, kata Ganjar, saat ini banyak sekali pengaduan terkait dugaan pelanggaran atau kecurangan Pemilu.
“Kan sekarang aduannya banyak sekali, jadi ini untuk menjaga proses demokrasi dengan baik. Kalau dikatakan curang, curangnya dimana? Gambar Ganjar-Mahfud saja hilang kok. Mari kita sama-sama menjaga agar tidak curang,” tegasnya.
Sekadar diketahui, TKN Paslon Prabowo- Gibran menuding dibukanya Posko Pengaduan Pelanggaran Pemilu di Kantor Kemenkopolhukam sebagai salah satu kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM).
Mereka menilai tindakan tersebut berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power.
Selanjutnya TKN Prabowo-Gibran menganggap bisa terjadi konflik kepentingan dalam jabatan Mahfud sebagai Menkopolhukam dan kepentingannya sebagai cawapres. (Gema)
