JAKARTA, Koranmadura.com – Pakar Politik LIPI, Ikrar Nusa Bhakti, mengapresiasi ketegasan calon presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo yang akan menolak pembayaran biaya kuliah menggunakan pinjaman online (pinjol).
Ikrar menyatakan, sikap tegas Ganjar itu menunjukkan keberpihakannya kepada keluarga miskin dan kurang mampu yang ingin menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi.
Hal itu ditegaskan Ikrar Nusa Bhakti di Jakarta Senin 5 Februari 2024 menanggapi Debat Capres yang berlangsung Minggu 4 Februari 2024 malam.
Dia mengungkapkan, dulu pemerintah memiliki program Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI), yang bunganya ringan karena disubsidi. Sayang, program itu telah dihentikan.
“Kalau KMI kembali dijalankan justru lebih baik daripada pakai Pinjol karena bunganya sudah pasti besar. Nanti yang sudah kredit bisa tambah terbeban bunganya,” ungkap Ikrar.
Dia menjelaskan, pemerintah Indonesia bisa mengadopsi cara pemerintah Korea Selatan dan Jepang, yang meminjamkan dana pendidikan kepada mahasiswa dan bisa menyicil ketika mulai bekerja.
Itu sebabnya, Ikrar sangat mengapresiasi program yang diusung pasang Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Ganjar-Mahfud yang mengusung program 1 Keluarga Miskin 1 Sarjana.
“Ini politiknya bukan hanya menyentuh aspek pendidikan, juga pembangunan Sumber Daya Manusia. Bagaimana keluarga miskin atau tak mampu diberi akses untuk menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang perguruan tinggi karena difasilitasi pemerintah,” ungkap Ikrar.
Sebelumnya mencuat kasus di Institut Teknologi Bandung (ITB), mahasiswa berdemonstrasi karena kebijakan kampus yang menggandeng startup pinjaman online untuk membiayai Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa yang menunggak. Akibatnya, banyak mahasiswa yang terjerat utang Pinjol
Dalam unggahan yang viral di media sosial, ITB diketahui menjalin kerja sama dengan salah satu platform, yakni PT Inclusive Finance Group (DanaCita). Tak sedikit warganet yang mengeluhkan penerapan suku bunga yang tinggi.
“Itu yang harus dihindari, seperti kasus di ITB, yang pakai kerja sama dengan Pinjol untuk membayar biaya kuliah. Rektor kalau berpikir seperti itu bahaya, kasihan mahasiswa yang dari keluarga miskin atau tak mampu,” kata Ikrar.
Kasus di ITB ini mencuat dalam dalam Debat Capres terakhir pada Minggu 4 Februari malam.
Ganjar Pranowo menegaskan, biaya UKT yang melambung hingga menjerat para mahasiswa berakar dari liberalisasi pendidikan.
Sistem liberalisasi pendidikan ini mengarahkan satuan pendidikan berbisnis dan menanggung operasional selayaknya entitas yang mengejar profit.
“Hentikan liberalisasi pendidikan, hentikan hari ini,” tegas Ganjar.
Terlebih lagi, liberalisasi pendidikan telah mengorbankan nasib rakyat miskin. Banyak mahasiswa yang berlatar keluarga miskin menggantungkan harapan dapat menempuh pendidikan tinggi agar dapat mengubah nasib. (Gema)
