KORAN MADURA – Pemilihan umum (Pemilu) merupakan alternatif -yang sampai saat ini- dinilai terbaik untuk mewujudkan suksesi kepemimpinan secara damai. Melalui Pemilu rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dapat menggunakan haknya menentukan siapa yang dapat dipercaya mengemban amanah kepemimpinan.
Pelaksanaan Pemilu menjadi salah satu parameter utama tingkat kualitas demokrasi sebuah negara. Penilaian tidak hanya pada output tetapi keseluruhan proses pelaksanaan Pemilu, termasuk di dalamnya berbagai perangkat regulasi apakah telah mencerminkan keadilan atau sekedar formalitas.
Sebagai alternatif suksesi yang dianggap terbaik dan paling rasional pilihan melaksanakan Pemilu tetap menjadi momentum krusial kondisi sebuah negara. Bagaimanapun Pemilu merupakan ajang menyangkut persaingan kepentingan meraih kekuasaan sehingga selalu ada semangat dan gairah yang kadang berlebihan.
Pemilu di negeri ini, yang berlangsung lima tahun sekali dan pada periode sekarang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari, juga tidak luput dari berbagai godaan, yang berpotensi menciderai pelaksanaan Pemilu. Selalu ada pihak yang tidak mampu mengendalikan diri untuk merebut kepercayaan rakyat melalui cara-cara yang melabrak berbagai perangkat perundang-undangan.
Siapapun yang berpikir jernih tentu saja tidak ingin pelaksanaan Pemilu menimbulkan berbagai riak-riak jauh dari produktif. Apalagi bila sampai menimbulkan friksi dan konflik horizontal antar anak bangsa. Hanya mereka yang inferior, tidak percaya diri untuk mendapatkan kepercayaan rakyat, yang ingin memanfaatkan Pemilu sebagai ajang merebut kekuasaan dengan cara-cara jauh dari peradaban.
Hanya mereka, yang lebih mengedapankan ambisi, yang menghalalkan segala cara, yang seringkali merusak dan mengacau pelaksanaan Pemilu.
Menyongsong pencoblosan Pemilu 2024 ini, sudah seharusnya semua pihak berupaya menjaga keseluruhan pelaksanaan hajatan lima tahunan ini agar berjalan damai. Seluruh rakyat perlu ikut serta mengingatkan dan mengawasi bila ada pihak-pihak yang mencoba mengganggu pelaksanaan Pemilu.
Terlalu mahal kedamaian negeri ini jika dirusak kepentingan politik instan, yang menggunakan cara-cara melanggar berbagai peraturan pelaksanaan Pemilu. Kita harus belajar dari berbagai negara yang mengalami konflik berkepanjangan, yang mengorbankan nyawa, darah dan air mata rakyat. Tidak ada seorangpun yang berpikiran sehat dan jernih menginginkan negeri ini terperangkap konflik, yang mencabik-cabik kedamaian, persatuan dan kesatuan.
Karena itu penting semua pihak untuk sungguh-sungguh mentaati berbagai perangkat peraturan pelaksanaan Pemilu. Jangan sekali-kali mencoba melabrak berbagai ketentuan pelaksanaan Pemilu, melakukan berbagai kecurangan. Apalagi di era sekarang ini, seluruh rakyat dapat dengan mudah mengetahui dan menyebarkan ke seluruh negeri dan bahkan dunia jika menemukan tindakan kecurangan.
Rakyat yang semakin ‘melek’ tidak akan pernah mendiamkan dan akan memberikan perlawanan bila ditemukan berbagai tindakan kecurangan. Karena itu, penting menjaga pelaksanaan Pemilu agar berjalan jujur dan adil, sehingga amanah rakyat terwujud secara murni, tanpa bumbu-bumbu yang merusak moral dan etika serta perundang-undangan.
Penting pula diingatkan agar pihak-pihak yang seharusnya menjadi penjaga dan pelaksana Pemilu, agar tetap berdiri pada posisinya sesuai peraturan perundang-undangan. Pertama, KPU , KPUD, Bawaslu sampai ke seluruh tingkatan sebagai pelaksana Pemilu harus menjaga amanah dengan tetap bersikap independen, netral, tidak melanggar etika dan peraturan perundang-undangan. Ingat, rakyat dengan perangkat ponsel saat ini mengawasi seakan menjadi CCTV mobile (berjalan).
TNI dan Polri serta jajaran ASN, sebagai institusi yang berdasarkan undang-undang harus bersikap netral diharapkan tetap menjalankan perannya, sebagai kekuatan moral negeri ini, yang menjadi pengawal utama pelaksanaan Pemilu. TNI dan Polri adalah kebanggaan rakyat Indonesia. TNI dan Polri terlalu mahal dan tiada ternilai jika ada oknum-oknumnya tergoda dan terpeleset menjadi alat kepentingan politik instan yang melabrak kejujuran dan keadilan.
TNI dan Polri adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Siapapun yang terpilih untuk memimpin negeri ini melalui pelaksanan Pemilu 2024, TNI dan Polri adalah pengawal keamanan dan pertahanan NKRI.
Ayo jaga pelaksanaan Pemilu agar berjalan jujur dan adil, sehingga terpilih pemimpin terbaik, yang dapat membawa Indonesia menjadi lebih baik. Kedamaian, persatuan dan kesatuan NKRI tiada ternilai harganya, yang harus dijaga seluruh kekuatan sebagai modal mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. (*)
