JAKARTA, Koranmadura.com – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memastikan, Mahfud MD mundur dari Kabinet Indonesia Maju (KIM) sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) karena kecewa terhadap komitmen Presiden Jokowi dalam menjaga netralitas di Pilpres 2024.
Hal itu disampaikan Hasto Kristiyanto menjawab wartawan di kantor DPP PDI Perjuanggan, Jakarta Pusat, Kamis 1 Februari 2024.
“Keputusan diambil dengan bijak, diambil dengan niat baik dan itulah yang telah dilakukan oleh Prof Mahfud MD,” kata Hasto Kristiyanto.
Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini berharap, langkah bijak yang diambil Mahfud MD ini bisa menular dan ditiru oleh pejabat lainnya yang sedang berkontestasi di Pilpres 2024.
Hasto berhahrap Capres Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju (KIM) juga mengikuti jejak Mahfud MD untuk mundur dari kabinet.
“Semoga keteladanan integritas dari Prof Mahfud MD ini dapat menular, termasuk ke Pak Prabowo sehingga (mundur),” ujar Hasto.
Namun, politisi asal Yogyakarta ini menduga, Prabowo tidak akan bersedia melepas jabatannya sebagai Menteri Pertahanan disaat sekarang ini.
Sebab anggaran di Kementerian Pertahanan terbilang sangat besar, sehingga butuhhh keberanian untuk melepas jabatan dengan segala fasilitasnya.
“Ya meskipun anggaran di sana besar sekali, sehingga rasanya kalau (mengharap Prabowo) mundur dengan anggaran sebesar itu sayang. Tapi ini merupakan sikap (Pak Mahfud MD) yang gentleman,” tegas Hasto.
Lebih lanjut, Hasto mengatakan, sebelumnya Mahfud MD tidak menggunakan segala fasilitas di Kemenkopolhukam untuk berkampanye.
Hal tersebut, kata Hasto, bagian dari upaya Mahfud MD membangun keteladanan dalam melakukan gerak kampanye.
Sayangnya, sikap negarawan tersebut tak diikuti dengan komitmen pemimpin tertinggi.
“Ternyata pada akhirnya dihadapkan pada suatu peristiwa penting ketika tanggal 24 Januari 2024, di hadapan jajaran TNI, Pak Jokowi menyatakan sebagai pejabat publik, sebagai tokoh politik, itu boleh berpihak, boleh berkampanye,” kata Hasto.
“Inilah yang kemudian membawa demokrasi Indonesia pada titik yang sangat kritis, yang mendorong para guru bangsa untuk turun gunung, dan para kelompok-kelompok pro demokrasi, tegas Hasto.
Dia meneruskan, “Bahkan civitas UGM menyampaikan sikapnya di tempat yang sangat keramat, tempat yang sangat penting dan menjadi simbol dari UGM, yaitu Balairung.”
Selain itu, Hasto menduga, jika mundurnya Mahfud MD bagian dari kekecewaan terhadap proses hukum yang memenangkan Pra Peradilan mantan Wamenkumham, Edward Omar Sharif Hiariej.
Apalagi, disinyalir ada lobi-lobi yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi (MK), untuk memanupulasi hukum di MK.
“Kami mendapatkan kabar bahwa berbagai upaya pemberantasan korupsi terkait dengan kasus yang terakhir tentang menangnya di PraPeradilan dari Wamenkumham itu disinyalir terkait dengan lobi-lobi yang dilakukan di MK, untuk memanupulasi hukum di MK,” ungkap Hasto.
“Pemunduran Prof Mahfud adalah seruan moral agar 13 hari ke depan itu betul-betul dapat ditegakkan etika norma dan pranata politik yang baik,” pungkasnya.
Pada Rabu 31 Januari 2024, Mahfud MD mengumumkan secara resmi mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju.
Surat pengunduran diri diserahkan kepada Presiden Jokowi pada Kamis 1 Februari 2024 ini. (Gema)
