JAKARTA, Koranmadura.com – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, partainya terus mencermati dinamika politik yang terjadi menjelang hari pemungutan suara Pemilu 2024 pada 14 Februari nanti.
Salah satu hal yang akan dipertimbangkan partai banteng moncong putih itu kemungkinan mundurnya para menteri dari PDI Perjuangan di Kabinet Indonesia Maju, menyusul mundurkan Mahfud MD sebagai Menko Polhukam.
“Terkait dengan ini semua, kita cermati dinamika politik yang ada,” kata Hasto dalam konferensi persnya di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 1 Februari 2024.
Hasto menyinggung soal kadernya Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial yang memang memiliki data penduduk miskin di seluruh daerah di Indonesia, tetapi data tersebut tidak dipakai dalam proses pembagian bantuan sosial.
“Kita cermati termasuk apa yang dialami oleh Ibu Tri Rismaharini. Karena Bu Risma sejak menjadi wali kota adalah sosok pemimpin yang jujur, beliau melindungi data-data orang miskin,” kata Hasto.
Dia meneruskan, “Kalau mau bagi Bansos, ini data orang miskin, membagi raskin, ini data orang miskin. Orang miskin bukan hanya di Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Lampung. Tapi ada di seluruh Indonesia.”
“Ketika data-data itu tidak dipakai, maka membagi beras miskin dan beras hanya dipakai untuk kepentingan elektoral. Bahkan yang begitu menyedihkan, pernyataan dari bapak Akbar Faisal, bagaimana total dana untuk Bansos itu jauh melampaui anggaran untuk Covid. Ini kan sesuatu yang sangat disayangkan. Sangat-sangat disayangkan,” tegas Hasto.
PDI Perjuangan, kata Hasto, selalu menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya.
Menurutnya, pihaknya selalu melakukan kalkulasi yang matang apalagi di tengah situasi krisis global yang terjadi saat ini.
“Ini yang kemudian kami melakukan kalkulasi secara matang. Mundur gampang, tapi pertimbangan yang mendalam seperti Prof Mahfud MD itu pertimbangan yang sangat mendalam,” ujarnya.
Bahkan menurutnya, sebelum memutuskan mundur, Mahfud meminta petunjuk kepada Tuhan yang Maha Kuasa sehingga mengambil sikap seperti saat ini.
“Maka kami hormati dan masih ada kesempatan 13 hari ke depan untuk melakukan suatu koreksi di dalam penyelenggaraan pemilu di mana otoritas tertinggi di dalam sistem pemerintahan ini seharusnya benar-benar netral dalam memastikan suara rakyat adalah suara Tuhan,” pungkasnya. (Gema)
