JAKARTA, koranmadura.com – Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan berkomitmen menjaga etika politik dan menghormati hak prerogatif presiden dalam penyusunan kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah. Pihaknya menegaskan bahwa partainya tidak akan ikut campur atau cawe-cawe dalam proses penyusunan kabinet tersebut.
“Kami tidak boleh cawe-cawe di situ. Bagaimana caranya, tidak boleh lah. Etika harus dibangun oleh kami,” ujar Said, dilansir dari cnnindonesia.com, Selasa, 21 Mei 2024.
Saat ditanya mengenai sikap PDI Perjuangan ke depan, Said tidak memberikan jawaban tegas. Namun, ia memastikan bahwa komunikasi di antara elite partainya tetap berjalan.
“Kalau soal PDI Perjuangan ditunggu atau tidak ditunggu, komunikasi tetap berjalan. Tidak mungkinlah Republik sebesar ini tidak ada komunikasi antar berbagai pihak,” jelasnya.
Keputusan PDI Perjuangan untuk berada di dalam atau di luar pemerintahan sepenuhnya merupakan hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Menurut Said, hal ini juga tidak akan dibahas dalam Rakernas partai yang akan digelar akhir pekan ini.
“Rakernas tidak akan membahas soal berada di dalam atau di luar pemerintahan. Karena itu sudah disepakati sebagai prerogatif Ibu Ketum,” katanya. (*/RED)
