JAKARTA,KORANMADURA.COM -Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 10 tahun terakhir tak akan bisa membuat Indonesia menjadi negara maju pada 2045 atau lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).
Dibutuhkan pertumbuhan ekonomi 6 – 7 persen tiap tahun untuk menuju High Income Country di 2045.
Pernyataan ini, disampaikan Said Abdullah saat rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
Rapat ini terkait dengan Pembahasan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN TA 2024.
“Capaian pertumbuhan lima persenan selama 1 dekade ini belum cukup menjadi titian tangga untuk menuju high income country di 2045,” kata Said di Ruang Rapat Banggar DPR, Jakarta, Senin (8/7/2024).
Ia pun mengingatkan, supaya bisa terlepas dari middle income trap dan menjadi negara maju sesuai Visi Indonesia Emas 2045, pertumbuhan ekonomi rata-rata tiap tahun sebesar 6%-7%. Oleh sebab itu, ia pun mengingatkan pemerintah untuk terus memperbaiki pengelolaan anggaran ke depan secara baik untuk terus mendukung laju pertumbuhan.
“Realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2024 mencapai 5,1%. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun mencapai 5%. Capaian ini patut kita syukuri. Sebab bangsa yang tidak bersyukur berarti kufur nikmat. Namun sebagai cermin diri, capaian pertumbuhan lima persenan selama 1 dekade ini belum cukup menjadi titian tangga untuk menuju high income country di 2045,” ucap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Dia menjelaskan badai suku bungai tinggi menghantam berbagai kawasan, arusnya membawa negara emerging market menuju gelombang pasang suku bunga.
Namun sejumlah negara peers, para tetangga sebelah bisa bertahan.
Interest rate Thailand masih sangat rendah, hanya 2,5%, dengan skor business confidence 48 point.
Malaysia interest rate 3%, business confidence 94 point, sedangkan Vietnam interest ratenya 4,5% dan business confidence 54 point.
Sementara Indonesia interest ratenya mencapai 6,25% dan business confidence hanya 14,11 point, terendah dari negara negara peers.
Rendahnya business confidence ini terjadi karena Indonesia belum bisa keluar dari berbagai problema struktural (ekonomi biaya tinggi, ketidakpastian kebijakan, rentang birokrasi yang berbelit, tenaga kerja skil rendah, menurunnya demokrasi, dan persepsi korupsi, dll).
“Padahal dengan konfidensi bisnis yang sangat baik, akan menjadi modal bagi pemerintah dan BI mengelola kebijakan makro, terutama suku bunga dan nilai tukar,” urainya.
Lebih lanjut, mencermati laporan realisasi semester 1 2024, pendapatan negara mencapai Rp. 1.320,7 triliun atau 47% dari target APBN 2024.
Capaian ini cukup meyakinkan untuk mencapai target hingga akhir tahun, akan tetapi pemerintah perlu mewaspadai realisasi penerimaan perpajakan lebih rendah dibanding periode yang sama ditahun lalu.
Penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.028 triliun atau hanya 44,5% dari target, padahal semester 1 tahun 2023 mencapai 56,4%.
Pada semester 1 tahun 2024, realisasi belanja negara mencapai Rp. 1.398 triliun atau 42 persen dari target APBN 2024.
“Pimpinan Banggar DPR mengapresiasi kedisiplinan bendahara negara dalam mengelola belanja negara, setidaknya akselaratif dengan realisasi pendapatan negara ditahun berjalan,” puji Ketua Banggar ini.
Terkait Realisasi APBN semester 1 tahun 2024, Pimpinan Banggar DPR meminta pemerintah berhati hati.
Sebab prognosis defisit APBN lebih besar dari target APBN 2024.
Undang Undang APBN 2024 merencanakan defisit sebesar 2,29 persen PDB atau Rp 522,8 triliun, namun prognosis defisit hingga akhir tahun berpotensi mencapai 2,7% PDB setara Rp 609,7 triliun.
Hal ini terjadi lantaran potensi pembengkakan belanja negara dari rencana Rp 3.325,1 menjadi Rp 3.412,2 triliun.
Lebih jauh, Pimpinan Banggar DPR agar proyek-proyek kejar tayang yang tidak terlalu signifikan untuk menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi, dan pembukaan lapangan kerja, hendaknya pelaksanaannya dipertimbangkan ulang.
Apalagi, ini masih ditengah transisi peralihan pemerintahan.
“Langkah ini semata mata agar ruang fiskal tetap sehat ditengah sentimen eksternal yang kurang menguntungkan, serta tidak mewariskan beban keuangan bagi pemerintahan berikutnya,” pungkasnya. (HARD)
