Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah situs di Madura, termasuk situs Transmadura.com, menjadi sasaran peretasan oleh individu atau kelompok yang mengatasnamakan “Mamat.” Dalam aksinya, peretas menyampaikan pesan kritikan yang tajam terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten Pamekasan, khususnya dalam bidang regulasi industri hiburan.
Dalam laman yang diretas, terlihat jelas bahwa peretas mengusung identitas sebagai bagian dari kelompok yang disebut Sayap Kanan. Peretas menyatakan bahwa mereka, sebagai masyarakat Pamekasan, dengan tegas menolak kebijakan yang dianggap tidak rasional. Kebijakan tersebut dinilai membatasi industri hiburan dengan dalih melindungi dari maksiat.
Kebijakan yang diterapkan dianggap tidak hanya merugikan ekonomi lokal, tetapi juga mencerminkan ketidakadilan dan ketidakmampuan pemerintah dalam memahami tanggung jawab individu. Pemerintah dinilai gagal dalam menangani isu ini secara efektif, sehingga melahirkan tindakan yang tidak adil bagi masyarakat. Terdapat kalimat yang menegaskan bahwa “keadilan hanya untuk orang-orang yang punya kekuasaan,” yang mencerminkan ketidakpuasan terhadap distribusi keadilan sosial di Pamekasan.
Pesan tersebut diakhiri dengan dukungan dari masyarakat Pamekasan yang merasa bahwa kebijakan tersebut merampas hak mereka untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan menciptakan lapangan kerja. Ada juga tambahan pesan dari kelas karyawan administrasi publik 2022, yang menyatakan bahwa “sistem yang ada tidak sempurna karena sistem itu sendiri adalah sistem.”
Peretasan ini tentu memunculkan berbagai reaksi dari berbagai kalangan. Pemerintah Kabupaten Pamekasan diharapkan dapat segera memberikan klarifikasi dan mencari solusi atas masalah yang diangkat oleh peretas. Selain itu, keamanan siber di situs-situs pemerintahan dan publik di Madura juga perlu ditingkatkan untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Aksi peretasan ini menunjukkan bahwa ada keresahan di kalangan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil. Diharapkan, melalui dialog dan tindakan nyata, pemerintah Kabupaten Pamekasan dapat merespons kritik ini dengan bijak dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang lebih adil dan inklusif.
