SAMPANG, koranmadura.com – Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sampang, Madura, di Tahun Anggaran (TA) 2024 yang mengkhawatirkan membuat program Universal Health Coverage (UHC) berpotensi menyisakan piutang hingga Rp19 miliar.
Anggaran UHC untuk 2024 dianggarkan sekitar Rp51 miliar, namun jumlah tersebut diperkirakan tidak cukup untuk menutup kebutuhan selama satu tahun anggaran. Penyebabnya adalah melonjaknya jumlah pendaftar baru dan tidak adanya pembaruan data warga yang telah meninggal yang masih terdaftar dalam program UHC.
“Data warga yang sudah meninggal namun masih tercatat dalam BPJS belum diperbarui oleh desa atau puskesmas, sehingga klaim premi masih terus berjalan. Selain itu, terdapat potensi data ganda dan peningkatan jumlah pendaftar baru,” jelas anggota Fraksi PPP DPRD Sampang, Moh Iqbal Fathoni, Kamis, 8 Agustus 2024.
Bung Fafan, sapaan akrab Moh Iqbal Fathoni, menyarankan Pemkab Sampang untuk segera memperbarui data warga yang meninggal dan mencabut layanan UHC bagi warga yang sudah pindah dari Sampang.
“Bagi yang pindah ke luar kota, biarlah biaya kesehatannya ditanggung oleh layanan kesehatan di daerah tempat tinggal baru mereka. Misalnya, jika pindah ke Surabaya, UHC-nya juga pindah ke Surabaya,” ujarnya.
Ia juga meminta agar layanan UHC untuk sementara dihapus bagi warga yang mampu, meskipun opsi ini masih menjadi perdebatan.
“Opsi ini masih menjadi perdebatan, ada yang setuju dan ada yang tidak. Namun, penggunaan UHC tidak boleh melebihi 95 persen dari anggaran, karena jika melebihi, program UHC bisa dicabut,” tambahnya.
Menurut hasil telaah dengan pihak eksekutif, program UHC berpotensi menyisakan piutang hingga Rp19 miliar hingga akhir Desember 2024 jika tidak ada tindakan pembaruan data oleh Pemkab Sampang. Anggaran senilai Rp51 miliar diperkirakan akan habis sebelum akhir 2024.
“Artinya, dari Agustus hingga Desember 2024, Pemkab Sampang tidak lagi mampu membayar UHC. Piutang ke BPJS bisa mencapai Rp19 miliar jika tidak ada pembaruan data. Kami meminta Pemkab atau Dinkes segera melakukan update data,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes KB) Sampang Abdulloh Najich hingga berita ini ditulis belum bisa dikonfirmasi mengenai kondisi program UHC. (MUHLIS/DIK)
