PAMEKASAN, koranmadura.com – Abd Muni, Pakar Hukum Tata Negara dari Institut Agama Islam (IAIN) Madura, mengemukakan pandangannya mengenai tantangan yang dihadapi Pamekasan. Menurut Muni, daerah ini masih menghadapi berbagai persoalan yang harus segera diselesaikan, termasuk di bidang pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan.
“Pamekasan memiliki banyak tugas yang harus diselesaikan. Contohnya, masalah pendidikan seperti sengketa lahan sekolah yang menyebabkan disegelnya sekolah dan siswa harus belajar di halaman rumah warga,” ungkap Abd Muni pada Rabu, 31 Juli 2024.
Masalah lainnya termasuk infrastruktur, di mana masyarakat sering mengeluhkan kondisi jalan rusak dan jembatan ambruk yang belum diperbaiki. Selain itu, ada juga masalah tunggakan iuran BPJS, pelayanan kesehatan, serta insentif untuk guru ngaji dan Madin.
“Mengingat APBD Pamekasan yang terbatas, banyak persoalan tersebut belum terselesaikan. Solusi tidak bisa hanya mengandalkan anggaran daerah saja, melainkan juga perlu dukungan dari anggaran pusat maupun swasta,” jelas Muni.
Menurutnya, Pamekasan memerlukan bupati yang memiliki jaringan luas di pusat untuk mendukung pembangunan daerah. Muni mengidentifikasi Achmad Baidowi sebagai sosok yang dinilai mampu memenuhi kriteria tersebut. Pengalaman Baidowi sebagai anggota DPR selama dua periode dinilai sangat berharga bagi masyarakat Pamekasan.
“Saya yakin Achmad Baidowi dapat menarik anggaran pusat untuk pembangunan Pamekasan berkat relasinya yang kuat, baik sebagai anggota DPR maupun elit partai di DPP PPP,” ujar Muni.
Muni juga menyinggung kontribusi tokoh-tokoh Madura di parlemen dan pemerintahan, seperti Said Abdullah, Mahfud MD, dan Achmad Baidowi, yang berhasil membawa anggaran besar untuk pembangunan pasar Kolpajung dari APBN.
“Pembangunan pasar tradisional terbesar di Pamekasan ini tidak lepas dari peran mereka. Meskipun mereka tidak secara eksplisit mengklaim prestasi tersebut, jaringan mereka ke pusat sangat penting untuk mendapatkan dukungan anggaran,” tambah Muni. (SUDUR/DIK)
