SUMENEP, koranmadura.com – Aliansi Masyarakat Sipil, yang terdiri dari beberapa organisasi seperti Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Sumenep, Srikandi IKA PMII, LPA Sumenep, KPPI, LKKPCNU, dan LKP3A PC Fatayat NU, mengadakan audiensi dengan Bupati Sumenep pada Rabu, 11 September 2024. Audiensi ini digelar untuk membahas semakin maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Sumenep.
Pertemuan dengan Bupati ini merupakan audiensi ketiga yang dilakukan oleh aliansi tersebut dalam beberapa waktu terakhir, setelah sebelumnya bertemu dengan Polres dan Dinas Pendidikan Sumenep. Langkah ini dianggap sebagai bagian penting dalam upaya mereka mengawal penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumenep.
“Audiensi dengan Bupati Sumenep menjadi langkah strategis bagi kami, mengingat posisi beliau sebagai pimpinan eksekutif di Sumenep,” ujar Nunung, Sekretaris Cabang KPI Sumenep yang juga bertindak sebagai koordinator aliansi.
Nunung menambahkan, pihaknya berharap Bupati Sumenep menunjukkan keberpihakan yang tegas terhadap para korban dan terus melakukan evaluasi serta pengawasan terhadap kinerja dinas terkait. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terus berulang.
“Kami juga berencana melakukan audiensi dengan DPRD, khususnya komisi yang membidangi isu perempuan dan anak, untuk mengkaji efektivitas Perda layak anak yang sudah ada,” tambahnya.
Lebih lanjut, Nunung mengusulkan adanya Forum Group Discussion (FGD) antara pihak eksekutif, legislatif, dan aliansi masyarakat sipil. FGD ini bertujuan untuk membangun kolaborasi yang lebih baik dalam membagi tugas serta memastikan langkah-langkah pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di Kabupaten Sumenep dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata. (FATHOL ALIF/DIK)
