SUMENEP, koranmadura.com – Berkat kebijakan strategis dan kolaborasi dengan masyarakat, Pemkab Sumenep, Madura, Jawa Timur, di bawah kepemimpinan Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo, berhasil menghapus status desa tertinggal.
Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024, terdapat 92 desa berkategori berkembang, 137 desa maju, dan 101 desa mandiri. Perkembangan ini sangat signifikan dibandingkan dengan data tahun-tahun sebelumnya.
Pada 2021, di kabupaten paling timur Pulau Madura ini hanya ada satu desa yang berstatus mandiri, 54 desa maju, dan 275 desa berkembang. Kemudian, di tahun 2022, jumlah desa mandiri meningkat menjadi 7, sementara desa maju tetap 93, dan desa Berkembang turun menjadi 230.
Tren positif terus berlanjut pada 2023, di mana desa mandiri melonjak menjadi 39, desa maju menjadi 144, dan desa berkembang menjadi 147.
“Selama 3,5 tahun terakhir, banyak kemajuan yang telah dicapai. Saat ini, tidak ada lagi desa yang menyandang status tertinggal,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, Anwar Syahroni Yusuf.
Anwar menjelaskan, IDM diukur dari tiga aspek utama: Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi (IKL).
“Di berbagai desa di Sumenep, fasilitas serta sarana dan prasarana yang mendukung ketiga indikator tersebut telah tersedia, sehingga meningkatkan skor penilaian desa,” ujarnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, langkah awal Pemkab Sumenep dalam upaya meningkatkan IDM yaitu dengan mengidentifikasi desa-desa tertinggal, lalu merancang program yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa.
Salah satu program unggulan adalah pembangunan infrastruktur dasar, termasuk jalan sepanjang 133,32 kilometer yang dibangun antara 2021 dan 2024.
Selain itu, program peningkatan kualitas pendidikan juga dilaksanakan dengan melibatkan lembaga pendidikan dan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan sarana dan prasarana sekolah, serta kualitas tenaga pengajar.
Dukungan terhadap UMKM turut mendorong pertumbuhan ekonomi, yang meningkat dari 2,61 persen pada 2021 menjadi 5,35 persen pada 2023.
Kemudian, peningkatan kesejahteraan masyarakat juga terlihat dari layanan kesehatan yang lebih baik, dengan 30 Puskesmas tersebar di 27 kecamatan. FATHOL ALIF
