BANGKALAN, koranmadura.com – Wacana pemberian bantuan sosial (bansos) berbasis pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, menghadapi tantangan besar dalam realisasinya. Usulan program jangka panjang ini terhambat keterbatasan anggaran serta kesiapan infrastruktur pendukung.
Usulan tersebut datang dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Bangkalan, yang menilai perlunya perubahan pola bantuan dari yang bersifat konsumtif menjadi produktif dan memberdayakan.
“Bansos berkonsep pemberdayaan ini bukan hanya sekadar memberi, tapi mendorong masyarakat menjadi mandiri secara ekonomi,” ujar Ketua Fraksi PAN, Muhammad Ishlahuddin, Rabu, 9 April 2025.
Menanggapi wacana tersebut, Bupati Bangkalan Lukman Hakim menyatakan bahwa meski konsep ini sangat baik, saat ini prioritas anggaran masih difokuskan pada bantuan sosial bersifat konsumtif, seperti Jaring Pengaman Sosial (JPS).
“Program pemberdayaan membutuhkan waktu panjang, tenaga pelatih, dan dukungan infrastruktur. Sementara anggaran kita sangat terbatas,” jelasnya.
Selain masalah pendanaan, pelaksanaan program ini juga terganjal kurangnya keterampilan masyarakat. Banyak calon penerima bantuan belum memiliki kemampuan teknis atau manajerial untuk mengelola bantuan produktif secara optimal.
“Jika tidak siap, bantuan produktif justru tidak efektif. Kita khawatir program yang bertujuan menciptakan usaha mandiri tidak akan berhasil,” tambah Bupati Lukman. (MAHMUD/DIK)
