SAMPANG, koranmadura.com – Polemik pengisian jabatan Penjabat Kepala Desa (Pj Kades) di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, makin memanas. Ratusan pergantian kursi Pj Kades pasca Pilkada 2024 dan penundaan Pilkades Serentak 2025 memicu aksi demonstrasi besar-besaran.
Ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Banyuates Tangguh (ALIBATA) mengepung Kantor Kecamatan Banyuates sebagai bentuk penolakan terhadap proses pergantian Pj Kades yang dinilai tidak sesuai prosedur dan sarat dugaan transaksional, pada Rabu, 9 April 2025.
Koordinator lapangan aksi, Imam Hanafi Al Mas’udi, menyebut pergantian Pj Kades di Banyuates telah melanggar Peraturan Bupati (Perbup) Sampang Nomor 27 Tahun 2021, yang mengatur bahwa evaluasi Pj Kades dilakukan setiap enam bulan sekali.
“Evaluasi terakhir dilakukan Desember 2024. Seharusnya evaluasi berikutnya paling cepat dilakukan pada Juni atau Juli 2025, bukan langsung diganti setelah Pilkada,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Imam juga menyoroti adanya isu dugaan jual beli jabatan dalam pengangkatan Pj Kades yang disebut mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Massa aksi menuntut aparat penegak hukum segera turun tangan untuk mengusut dugaan tersebut.
Menanggapi aksi tersebut, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang, Sudarmanto, menjelaskan bahwa penundaan Pilkades Serentak dilakukan menyusul revisi Undang-Undang Desa yang memperpanjang masa jabatan Kepala Desa dari 6 menjadi 8 tahun.
“Akibat perpanjangan itu, pelaksanaan Pilkades Serentak baru bisa digelar setelah masa jabatan yang diperpanjang selesai. Tahapan baru dimulai pada 2027,” terangnya.
Sudarmanto menambahkan, terdapat sekitar 30–40 Kepala Desa di Sampang yang masa jabatannya diperpanjang hingga 2028. Penjelasan itu justru memicu kemarahan massa hingga sempat terjadi ketegangan antara pendemo dan pihak kecamatan.
Salah satu tokoh masyarakat, H. Su’ud Ali, mengaku kecewa atas penjelasan DPMD dan menegaskan bahwa tuntutan mereka belum dipenuhi. Ia mengancam akan melanjutkan aksi dengan jumlah massa lebih besar dan cakupan wilayah lebih luas.
“Kami akan turun lagi, bahkan ke tingkat kabupaten. Ini baru aksi pertama dan masih damai. Aksi berikutnya bisa lebih besar,” tegasnya.
Aksi demo sempat diwarnai pembakaran ban dan orasi keras di depan Kantor Kecamatan Banyuates, namun berhasil dibubarkan secara tertib menjelang sore. (MUHLIS/DIK)
