SUMENEP, koranmadura.com – Kualitas infrastruktur di Kepulauan Sumenep, Madura, Jawa Timur jauh dari harapan masyarakat. Banyak infrastruktur yang dianggap kurang memadai, terutama transportasi dan kesehatan.
Politisi asal Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, Badrul Aini meminta Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan realisasi anggaran di daerah kepulauan. Sebab, kualitas infrastruktur kepulauan jauh dibandingkan kualitas infrastruktur di daratan.
“Kami harap pemerintah tidak mengesampingkan daerah kepulauan,” kata Badrul yang juga sebagai Anggota Komisi II DPRD Sumenep itu.
Menurutnya, minimnya infrastruktur menyebabkan warga kepulauan mengeluh. Bahkan beberapa waktu lalu terdapat warga yang melahirkan di atas kapal saat dirujuk ke salah satu rumah sakit.
Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar pekerjaan Rumah Sakit Kepulauan untuk segera diselesaikan. Sehingga pelayanan kesehatan maksimal. “Kami harap pembangunan rumah sakit kepulauan segera selesai, sehingga cepat beroperasi. Karena itu sangat dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep A Fatoni sebelumnya mengatakan Rumah sakit tersebut ditargetkan mulai beroperasi 2021 nanti. Anggaran yang disediakan tahuan 2018 sebesar Rp 4,5 miliar untuk pembangunan ruang Unit Gawat Darurat (UGD), laboratorium dan Rawat Jalan.
Pemkab Sumenep juga telah mendapat alokasi formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018, yakni 75 tenaga kesehatan untuk ditempatkan di Rumah Sakit Arjasa.
“Rekrutmen tenaga kesehatan itu dalam rangka persiapan rumah sakit kepulauan. sebab jika menunggu selesainya pembangunan fisik Pemerintah Pusat keberatan karena tenaga yang dibutuhkan cukup banyak,” terang Fatoni.
Maka dari itu, sambung pria berkaca mata, secara bertahan kebutuhan tenaga itu disiapkan. Hanya saja untuk sementara hasil seleksi pengangkatan CPNS tahun ini akan dititipkan di Puskesmas. Tetapi SK pengangkatannya tetap di Rumah Sakit Arjasa.
Pihaknya menegaskan, pengangkatan tenaga medis Rumah Sakit Arjasa umumnya perawat kesehatan D III, termasuk dokter. Untuk dokter spesialis masih belum ada formasinya.
“Untuk dokter kami akan memanfaatkan dokter yang direkomendasi bupati ke sejumlah perguruan tinggi yang mendapat beasiswa melanjutkan pendidikan sebagai dokter spesialis,” tukasnya. (JUNAIDI/SOE/VEM)
