PAMEKASAN, koranmadura.com – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Muhammad Sahur, merasa kasihan kepada guru honorer yang menerima gaji hanya Rp 150 hingga 200 ribu per bulan.
Menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut, gaji yang diterima guru honorer di Pamekasan tak seimbang dengan tanggung jawab mereka sebagai tenaga pendidik.
“Kasihan nasib mereka (guru honorer), gaji dan tanggung jawabnya tidak seimbang,” kata Muhammad Sahur, Senin, 25 Februari 2019.
Oleh karenanya, Sahur panggilan Muhammad Sahur, berencana mengajukan ploting anggaran untuk tunjangan bulanan Rp 500 ribu.
“Rencana ini perlu diperjuangkan, namun tergantung respon Bupati dan kekuatan APBD,” terangnya.
Diberitakan sebelumnya, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Pamekasan, mengadukan nasib guru honorer ke Komisi IV DPRD Pamekasan.
Ada dua aduan yang disampaikan. Pertama guru honorer belum diakui oleh pemerintah, dan kedua gaji yang diterima hanya Rp 150-200 ribu setiap bulan.
Gara-gara belum diakui pemerintah, ada sebagian guru honorer diberhentikan sepihak oleh pihak sekolah.
“Legalitas kami ingin diakui oleh Disdik bukan hanya kepala sekolah saja, sehingga pihak sekolah tidak mudah memberhentikan guru honorer,” kata Sekretaris PGRI Pamekasan, Syaiful Bahri. (RIDWAN/SOE/DIK)
