SAMPANG, koranmadura.com – Setelah dikeluarkan izin operasi, Pelabuhan Taddan, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, akhirnya segera beroperasi. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati setempat, Slamet Junaidi.
Menurutnya, Pelabuhan yang dibangun sejak 2009 itu menelan dana ratusan miliar dari pemerintah pusat. “Pelabuhan ini dimulai dibangun sejak 2009 lalu. Pertama, anggarannya itu Rp 40 miliar. Tentunya kami mendukung kegiatan ini, karena berpotensi menjadi pergerakan perekonomian antara Madura, pada khususnya antara Sampang dengan Probolinggo berkenaan dengan pertumbuhan komoditi perdagangan,” ujarnya saat sidak ke Pelabuhan Taddan, Selasa, 13 Agustus 2019, sore hari.
Sementara Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Branta, Edi Kuswanto mengaku secara legalitas Pelabuhan Taddan sudah siap dioperasikan setelah izin operasionalnya telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat pekan lalu.
“Dari sisi teknis sudah sangat siap dioperasikan. Dermaga ini masih berbentuk L dengan panjang 100 x 10 meter. Sudah terdapat lapangan penumpukan dan fasum penerangan sehingga malam pun bisa beroperasi, cuma ada beberapa yang masih kurang seperti sarana, fresh water, TKBM, gudang, dan akses jalan yang perlu dukungan pemerintah daerah,” paparnya.
Menurutnya, Pelabuhan Taddan merupakan pelabuhan umum, yakni semua jenis kapal bisa bersandar. “Tapi secara reguler nantinya kapal L Company seperti pengangkutan garam. Tapi ke depannya juga di operasionalkan untuk kapal penumpang trayek Taddan-Pronolinggo,” janjinya.
Selain itu, kata Edi untuk kapasitas kapal yang bisa bersandar di Pelabuhan Taddan mencapai hingga 10 ribu Dead Weight Tonnage (DWT).
“Tapi yang kapal penumpang yang akan disediakan oleh Pemprov itu standartnya dua ribu untuk menampung 100 mobil. Jadi bisa menjadi penumpang masyarakat Madura-Probolinggo, Pasuruan maupun sekitarnya guna menjalankan bisnisnya,” katanya.
Ditanya soal anggaran, Edi menyebutkan Pelabuhan Taddan yang dibangun sejak 2009 lalu itu telah menghabiskan kurang lebih Rp 230 miliar.
“Kurang lebih Rp 230 miliar dari 2009, kebetukan pas saja menjabat itu sudah selesai hanya mengurus izin operasionalnya. Tapi ke depan kami akan memperpanjang lagi berbentuk T, saat ini bentuknya masih L. Nanti sambil lihat perkembanganya, apabila aktivitasnya padat. Maka kami usahakan berbentuk T, karena pelabuhan ini akan menjadi multi effek player perekonomian suatu daerah,” katanya.
Lebih jauh, Edi mengatakan untuk standar keamananya akan diterapkan international standart atau International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code).
“Artinya orang yang tidak berkepentingan, ya akan diseterilkan, nantinya akan ada ID card visitor. Jika dibandingkan dengan pelabuhan lainnya, pelabuhan ini yang paling memenuhi syarat soal keamananya karena pelabuhan ini One Gate (satu gerbang),” tegasnya. (MUHLIS/DIK)
