SUMENEP, koranmadura.com – Jelang pemilihan bupati dan wakil bupati tahun ini, Lakpesdam PCNU Sumenep, Madura, Jawa Timur, menggelar Halaqah Kebangsaan bertempat di Pendopo Agung Keraton, Jumat, 14 Februari 2020.
Kegiatan tersebut merupakan buah kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumenep.
Tema yang diangkat dalam kegiatan ini juga relevan dengan situasi politik di kabupaten paling timur Pulau Madura yang tahun ini akan menggelar pemilihan bupati dan wakil bupati, yakni “Money Politic dan Oligarki: Ancaman bagi Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat.”
Ketua Lakpesdam PCNU Sumenep, Ahmad Saheri mengungkapkan, politik uang (money politic) dan oligarki harus dijadikan musuh bersama. Karena kedua hal tersebut sangat mengancam terhadap keberlangsungan demokrasi dan kedaulatan rakyat.
“Contohnya politik uang. Hal ini sepertinya sudah berjalan di dua arah. Di kalangan masyarakat dan kalangan elit. Kalau narasi ini tidak dihentikan dan dibiarkan terus berkembang, maka demokrasi dan kedaulatan rakyat akan habis di negeri yang katanya demokratis ini,” tegasnya.
Oleh karena itu, sambungnya, semua kalangan yang masih peduli terhadap demokrasi di negeri ini, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pemerintah daerah, pelaksana pemilihan (KPU dan Bawaslu), serta pihak terkait lainnya, harus bersama-sama membendung dan berani mengatakan tidak terhadap politik uang dan oligarki.
“Kalau semua elemen ini bisa bersatu padu, mengerahkan tenaga untuk melawan money politic di saat momentum politik berlangsung, saya yakin politik uang yang kita anggap sebagai ancaman ini tidak akan terjadi di Kabupaten Sumenep,” tambahnya. (FATHOL ALIF/ROS/DIK)
