BANGKALAN, koranmadura.com – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Bangkalan, Madura, Jawa Timur mendapatkan kritikan keras dari Wakil Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Suyitno. Pasalnya, serapan anggaran di triwulan pertama dinilai tidak sesuai harapan.
Menurut Suyitno, jika dibandingkan dengan enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitranya, DPRKP satu-satunya yang paling rendah dalam penyerapan anggaran pada triwulan pertama ini.
“Ada DPRKP, PUPR, DLH, Bappeda, ULP Bangkalan, dan Balitbang. Tapi Dinas yang ada fisiknya yang paling lambat DPRKP,” kata Suyitno, Selasa, 14 April 2020.
Menurut Suyitno, DPRKP sempat dikritik oleh Komisi C saat melakukan rapat evaluasi pada tanggal 13 April 2020 kemarin. Karena menurutnya, molornya realisasi pelaksanaan anggaran tersebut akan berdampak pada pekerjaan di triwulan selanjutnya.
“Jadi kemarin saat melakukan rapat evaluasi, DPRKP ini dikritik oleh teman-teman komisi C, karena jika dibiarkan akan mengganggu ke pelaksanaan pada triwulan kedua,” tuturnya.
Oleh karenanya, pria yang menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan tersebut meminta kepada DPRKP Bangkalan agar tidak mengulangi lagi molornya realisasi. Karena jika tetap, maka akan menjadi evaluasi di Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).
“Saya harap tidak ada kemoloran lagi bagi DPRKP, karena jika tetap molor di PAK akan menjadi evaluasi lagi,” tutupnya. (MAHMUD/SOE)
