PAMEKASAN, koranmadura.com – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Peduli Petani Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Pemkab setempat, Senin, 10 Agustus 2020.
Kedatangan massa aksi tersebut di antaranya untuk menagih janji Bupati Pamekasan dalam memberikan pembelaan nyata pada petani tembakau.
Koordinator Lapangan (Korlap), Nurfaisal menegaskan bahwa persoalan tembakau bukanlah personal baru. Namun hal itu perlu diselesaikan oleh Bupati Pamekasan saat ini sesuai dengan janji politiknya.
“Bupati jangan hanya janji- janji. Sekarang bagaimana ini bisa dibuktikan kepada petani, petani menunggu keseriusan pemerintah,” ujarnya.
Tidak hanya itu, bagaimana Bupati atau Pemerintah Daerah wajib menetapkan standar minimal harga tembakau 15% di atas ketentuan break even point (BEP) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
“BEP tidak punya kekuatan hukum tetap, kalau pabrikan hanya membeli sesuai dengan BEP petani tetap rugi,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Pamekasan, Raja’e mengatakan pemerintah tetap berupaya untuk melakukan langkah-langkah guna tembakau milik petani bisa terbeli dengan harga mahal.
“Semua hal kita lakukan termasuk izin usaha tembakau dipermudah. Ini bagian langkah kita lakukan bersama,” jelasnya.
Mantan Kepala Desa Bujur Barat itu berjanji akan melakukan pengawasan langsung tata niaga tembakau di bawah guna untuk memastikan bahwa pemerintah serius dalam persoalan tembakau tersebut.
“Kami dan Bupati Pamekasan akan mengawasi langsung tataniaga tembakau di Kabupaten Pamekasan, ini bentuk kebijakan kami. Kalau regulasi yang sudah ada belum dirasa belum mencerminkan kepada para petani, masukan dari teman- teman barusan perlu dilakukan evaluasi dan kajian yang mendalam agar Raperda yang kita bahas saat ini tidak abius dan tidak emosional, sehingga yang akan datang Raperda bisa di taati bersama,” paparnya. (SUDUR/DIK)
