BANGKALAN, koranmadura.com – Demo tetang penolakan penundaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2022, yang direncakan sejumlah aktivis Kabupaten Bangkalan, Madura, pada Rabu 16 Maret 2022, gagal. Mereka terpaksa mengganti audiensi.
Aksi turun ke jalan tersebut gagal, karena ratusan Kepala Desa (Kades) kompak kumpul di depan kantor Pemkab, seolah ‘menghadang’ aksi demo massa aksi. Atas hal itu, mereka terpaksa mengganti audiensi, agar tidak terjadi hal yang diinginkan.
Dalam forum audiensi, turut hadir Wakil Bupati, Mohni; Sekda, Taufan Zairinsyah; dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Hosin Jamili dan serta beberapa perwakilan Asosiasi Kepala Desa (AKD) juga turut hadir di tengah-tengah massa aksi.
Koordinator Lapangan (Korlap) M. Nawwir menyampaikan, persoalan penundaan Pilkades menjadi isu yang jadi perhatian khalayak umum. Dirinya menuturkan aksi yang dihadiri oleh ratusan Kades se Bangkalan merupakan suatu kehormatan.
“Kedatangan para AKD menjadi kehormatan dengan isu penundaan Pilkades, sehingga dalam forum ini kita bisa cari titik terang bersama,” kata dia.
Pihaknya sepakat menolak rencana penundaan Pilkades tahun 2022 ini ke 2023. Sebab hal itu, kata dia, akan merusak pelayanan dan pembangunan di tataran desa. Selain itu, akan banyak ada jabatan Kades yang tidak definitif.
“Tentunya, Pemkab Bangkalan memperhatikan terkait itu jika ditunda Pilkades,” kata dia.
Wakil Bupati, Mohni menyampaikan, walaupun pelaksanaan hari pencoblosan Pilkades tertunda tahun 2023, namun tahapan-tahapan tetap dilaksanakan pada tahun ini. Penggeseran waktu tersebut, karena keterbatasan anggaran di tahun ini.
“Anggaran yang kita butuhkan sebenarnya Rp 24 miliar, tapi yang ditetapkan Rp 14 miliar. Jadi terpaksa kita geser pelaksanaan Pilkades,” ujar dia. (MAHMUD/ROS/VEM)
