JAKARTA, Koranmadura.com – Pembatalan pencabutan izin Pondok Pesantren (Ponpes) Shiddiqiyyah Jombang, Jawa Timur tidak ada hubungannya dengan dukungan yang diberikan pimpinan Ponpes tersebut terhadap Presiden Jokowi pada Pilpres 2014 silam.
Demikian ditegaskan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Jakarta, Kamis 14 Juli 2022. Menurut Moeldoko, pembatalan pencabutan izin Ponpes tersebut dilakukan karena pemerintah ingin memisahkan antara masalah pribadi atau oknum dengan lembaga pendidikan. Persoalan pribadi tidak boleh mengorbankan lembaga.
“Saya pikir bukan itu, tapi tadi tuh bagaimana negatif memisahkan perilaku perorangan atau oknum dengan kelembagaan pesantren itu sendiri. Saya pikir kelembagaan pesantrennya kalau tidak melakukan hal-hal yang bersifat negatif, ya tetap berjalan,” kata Moeldoko.
Sikap Presiden Jokowi yang meminta pencabutan izin Ponpes Asshiddiqiyyah dibatalkan sangat bijaksana. Sebab, kata Moeldoko, kekerasan seksual yang dilakukan pimpinan Ponpes Shiddiqiyyah berinisial MSAT kepada santrinya merupakan tindakan perorangan. Bukan perbuatan institusi.
“Saya pikir sangat bijaksana memang karena itu dilakukan oleh perilaku perorangan mestinya lembaganya harus diselamatkan,” jelas mantan Panglima TNI itu.
Kasus pelecahan seksual oleh pengasuh Ponpes Shiddiqiyyah membuat Kementeian Agama sempat mencabut izin Ponpes tersebut. Namun, Menteri Agama ad interim Muhadjir Effendy mencabut keputusan itu atas arahan Presiden Jokowi. (Carol)
