JAKARTA, Koranmadura.com – Kedekatan Presiden Jokowi dengan Menteri Pertahanan yang juga calon presiden (capres) Partai Gerindra Prabowo Subianto meresahkan sejumlah pihak, termasuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Meskipun, kedekatan ini terdorong oleh pembentukan opini atau framing oleh kelompok tertentu.
Sebab Presden Jokowi sendiri belum secara terbuka mendukung capres tertentu. Bahkan, kepada para relawannya Presiden Jokowi selalu meminta untuk ojo kesusu dan tidak grasa-grusu dalam memberi dukungan kepada capres tertentu karena situasinya masih sangat cair.
Namun pembentukan opini seolah-olah ada dukungan dari Presiden Jokowi kepada Prabowo Subianto cukup membuat KIB, yang beranggotakan partai-partai pendukung Presiden Jokowi, tidak nyaman.
Petinggi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai salah satu anggota KIB, Asrul Sani di Jakarta, Kamis 4 Agustus 2022 berharap, Presiden Jokowi tidak mendorong atau mendukung capres tertentu, termasuk kepada sesama kader PDI Perjuangan yang juga Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
“Kalau buat saya itu beliau memberikan endorsement kepada sosok di kabinet yang memang oleh publik atau parpol itu disebut-sebut namanya sebagai capres atau cawapres potensial,” ujar Arsul Sani yang juga Wakil Ketua MPR itu.
Asrul Sani meneruskan, “Saya kira begini, Pak Jokowi kan sebagai presiden yang menjabat kan juga tidak mau mendikte publik atau masyarakat ‘kok ini aja’, dengan hanya satu nama.”
Dengan tidak mendorong atau mendukung capres tertentu, Presiden Jokowi juga dinilai menghormati semua partai dalam koalisi pendukung pemerintah.
“Yang kedua ini juga penghormatan kepada suara publik termasuk suara-suara parpol juga untuk itu tadi, dengan tidak katakanlah kepada satu sosok saja,” katanya.
KIB sendiri hingga saat ini belum menentukan nama capres dan calon wakil presiden (cawapres). Meski demikian, Partai Golkar mendorong Airlangga Hartarto sebagai capres KIB. Sementara Partai Amanat Nasional (PAN) mendorong ketua umumnya Zulkifli Hasan sebagai capres.
“Tentu secara realitas politik, siapa pun kalau nanti sudah terkerucutkan misalnya KIB itu ke siapa, pasti juga paling tidak secara informal akan dikomunikasikan ke Pak Jokowi itu dari realitas politik tidak bisa terhindarkan,” jelas Arsul Sani. (Carol)
