BANGKALAN, koranmadura.com – Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Madura, Jawa Timur disorot salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Mahmudi.
Menurut Mahmudi, rotasi JPT di lingkungan Pemkab dinilai tidak dilaksanakan secara profesional. Sebab hasil nama-nama yang dirotasi dan dilantik ditempatkan di posisi yang tidak berdasar pada kemapuannya.
“Seperti dr. Nunuk, awalnya jadi direktur rumah sakit, basic di kesehatan, dipindah ke asisten. Kepala Dinas kesehatan, Yoyok, basic di kesehatan diletakkan di Dinas KB. Ini kan tidak sesuai” kata dia, Sabtu 20 Mei 2023.
Mahmudi menilai, proses rotasi JPT yang dilaksanakan secara asal-asalan ini akan mengganggu roda pemerintahan di kota salak. Sebab, maroritas JPT yang dipindah jabatan tidak sesuai pada kapasitas personalnya.
“Urgensi melaksanakan rotasi apa jika menghasilkan yang dirotasi kapasitasnya tidak sesuai?,” cetus Mahmudi.
Ketua DPC Hanura Kabupaten Bangkalan menduga, proses rotasi JPT yang dilaksanakan atas persetujuan Plt. Bupati Mohni tersebut ada hubungannya dengan kasus korupsi lelang jabatan Eks. Bupati Ra Latif yang sedang berjalan.
“Ada muatan politik, antara like and dislike yang sedang berjalan kasus korupsi lelang jabatan di Bangkalan,” katanya. (MAHMUD/ROS)
