JAKARTA, Koranmadura.com – Bangsa Indonesia mampu melewati masa pandemi Covid-19 dengan sangat baik. Terbukti, perekonoman nasional tetap stabil dan mampu pulih lebih cepat. Bahkan pertumbuhan ekonomi nasional di akhir tahun 2022 sudah berada pada angka 5,32%, sama seperti sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Hal tersebut berkat kerja sama seluruh komponen bangsa.
Demikian dikemukakan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) terkait pembahasan pembicaraan pendahuluan Kerangka Ekonomi Makro Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2024, di DPR RI, Selasa (30/5/2023).
“Kita patut memberikan apresiasi kepada Pemerintah, DPR, TNI/Polri dan lembaga negara lainnya, di tengah badai besar yang melanda perekonomian global selama berlangsungnya pendemi Covid-19 dari tahun 2020 hingga tahun 2022, kemudian dilanjutkan konflik geo-politik perang antara Rusia dan Ukraina dari tahun 2022 hingga saat ini, seluruh komponen bangsa tersebut bahu membahu untuk menjaga perekonoman nasional tetap stabil dan mampu pulih lebih cepat,” tutur Said Abdullah.
Pembahasan pembicaraan pendahuluan KEM-PPKF Tahun 2024 merupakan rangkaian proses penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN terakhir di bawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin yang akan berakhir pada bulan Oktober tahun 2024. Nota Keuangan dan APBN tahun 2024 ini nantinya akan mengantarkan proses transisi kepemimpinan menuju Pemerintahan baru.
“Tentunya kita semua berharap, pembicaraan pendahuluan ini akan menghasilkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal yang kokoh dan solid dalam mengawal perekonomian nasional tahun 2024 yang semakin kompleks,” tutur Said Abdullah.
Melihat ke belakang, ia memaparkan bagaimana dampak pandemi Covid-19 di tahun 2020, aktivitas ekonomi di hampir seluruh dunia mengalami kontraksi dan jatuh pada jurang resesi, tidak hanya terjadi pada negara-negara berkembang tetapi juga melanda negara maju sekalipun. Amerika Serikat terkontraksi (-2,8%), Tiongkok mengalami fase terendah (2,2%) dan Uni Eropa resesi hingga (-6,1).
Negara-negara Asean juga mengalami hal yang sama, ekonomi Indonesia terkontraksi (2,1%), jauh lebih moderat dibandingkan kontraksi yang terjadi di Filipina (-9,5%), Thailand (-6,2%), Malaysia (-5,5%), dan Singapura (-3,9%).
Dalam perkembangannya, jelas dia, perekonomian Indonesia juga mampu pulih lebih cepat dan kuat pada tahun 2021, tumbuh 3,7%, terus berlanjut dengan pemulihan yang lebih kuat pada tahun 2022, tumbuh sebesar 5,3%.
“Dengan kerja keras, gotong royong, dan saling menanggung beban, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang dapat pulih lebih cepat dibandingkan mayoritas negara lainnya di dunia,” ucap Said.
Menurut Said Abdullah, pulihnya perekonomian nasional juga terlihat dari trend positif kinerja APBN tahun 2022. Realisasi penerimaan perpajakan yang sempat turun pada tahun 2020, kembali meningkat di tahun 2022.
Realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp2.034,5 triliun atau 114% dari target Perpres 98/2022 sebesar Rp1.784 triliun, tumbuh sebesar 31,4% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.547,8 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan ini didukung oleh penerimaan pajak dan kepabeanan dan cukai.
Penerimaan pajak sendiri berhasil mencapai Rp1.717,8 triliun atau 115,6% dari target atau tumbuh sebesar 34,3% jauh melewati pertumbuhan pajak tahun 2021 sebesar 19,3%. Hal ini berarti kinerja pajak membaik dan melampaui target selama dua tahun berturut-turut 2021 dan 2022.
Keberhasilan penerimaan pajak juga berdampak terhadap Tax Ratio tahun 2022 sebesar 10,99 persen dari PDB, meningkat dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 9,77%. Tentunya keberhasilan ini akan berlanjut tahun 2023.
Lebih dalam dikemukakan Said Abdullah, sejalan dengan terus menguatnya pemulihan ekonomi nasional, tingkat kesejahteraan masyarakat juga semakin membaik, setelah sempat jatuh pada level terendah dalam lima tahun terakhir.
Hal tersebut, dibuktikan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang sempat meningkat ke level 7,1% pada Agustus tahun 2020 juga telah berhasil diturunkan kembali menjadi 5,45% pada Februari tahun 2023.
Demikian pula dengan tingkat kemiskinan yang sempat berada pada angka tertinggi 10,2% dapat diturunkan kembali menjadi 9,57% pada September tahun 2022.
Sejalan dengan itu, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia atau rasio gini sebesar 0,385 pada September 2020, berhasil diturunkan menjadi 0,381 pada September 2022.
“Tidak bisa kita pungkiri, membaiknya perekonomian nasional banyak dipengaruhi oleh meningkatnya harga komoditas andalan Indonesia di pasar internasional dalam beberapa waktu terakhir, seperti baru bara, nikel, kelapa sawit dan komoditas lainnya,” kata Said menambahkan.
Selain itu, lanjut dia, upaya penciptaan nilai tambah tinggi dalam kebijakan hilirisasi juga berperan penting dalam peningkatan ekspor dan neraca perdagangan Indonesia yang signifikan. Nilai ekspor Indonesia di tahun 2022 meningkat tajam dan mencatatkan rekor tertinggi dalam sejarah ekspor Indonesia, mencapai US$292 miliar, atau meningkat sekitar 66% dari posisi US$176 miliar pada tahun 2014.
Pada tahun 2022, neraca perdagangan juga mencatatkan rekor tertingginya, mencapai sebesar US$54,5 miliar. Hingga April 2023, neraca perdagangan Indonesia sudah mencatatkan surplus selama 36 bulan secara berturut-turut.
Dikatakan Said lebih lanjut, menguatnya fundamental ekonomi nasional juga tercermin dari stabilnya pasar keuangan domestik di tengah tingginya volatilitas dan ketidakpastian pasar keuangan global. Rata-rata depresiasi nilai tukar Rupiah pada tahun 2022 mencapai 3,9%, jauh lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara seperti Ringgit Malaysia (6,2%), Lira Turki (86,4%), dan bahkan Rupee India (6,4%).
Begitupula rata-rata imbal hasil obligasi pemerintah juga stabil pada 7,0% pada tahun 2022, ini bahkan sudah lebih rendah dari posisi pra-pandemi di tahun 2019, yang mencapai 7,5%. “Dalam kurun waktu yang sama, koordinasi yang kuat antara Pemerintah dan Bank Indonesia juga telah berhasil menurunkan tekanan inflasi menjadi rata-rata 3,1%. Efektivitas dan kredibilitas kebijakan pengendalian inflasi tersebut telah berhasil menurunkan tingkat ekspektasi terhadap inflasi nasional,” ujar Said Abdullah. (Kunjana)
