JAKARTA, Koranmadura.com – Gubernur Bali I Wayan Koster mengaku akan fokus ke partainya, PDI Perjuangan, setelah tidak menjabat sebagai pimpinan provinsi di Pulau Dewata itu terhitung 5 September 2023.
Sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Bali, I Wayan Koster mengaku akan fokus memenangkan partai dan Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024. Dan, dia menjamin raihan suara Ganjar Pranowo di Bali tahun depan sama seperti yang diraih Jokowi pada Pilpres 2019 yaitu di atas 90 persen.
“Pokoknya Bali itu metal merah total dan Ganjar di Bali harus menang di atas 90 persen. Dahulu Pak Jokowi menang 92 persen, Pak Ganjar saya harapkan juga bisa mencapai target minimum sama dengan 92 persen,” kata I Wayan Koster di Tabanan, Bali, Senin 7 Agustus 2023.
I Wayan Koster menegaskan itu menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela menjalankan tugas mendampingi Ketua Dewan Pengarah BRIN yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan jajarannya. Rombongan dari BRIN mengunjungi Kebun Raya Candikuning, Tabanan, Bali, Senin 7 Agustus 2023.
Lebih jauh I Wayan Koster mengungkapkan, selepas melaksanakan tugas kepartaian dan tidak lagi menjadi gubernur, ia akan beraktivitas kembali ke desa.
“Saya menjalankan aktivitas biasa kembali ke desa karena saya akan tinggalnya di desa nanti sambil mencari inspirasi juga berkomunikasi dengan para petani para pelayan para perajin masalah lingkungan juga sungai yang kotor, danau yang kotor, sumber air yang kotor, kemudian soal sampah infrastruktur dan sebagainya itu,” kata Koster.
Dia meneruskan, “Saya akan keliling Bali untuk melihat kondisi lapangan karena dalam lima tahun saya sebagai gubernur, saya fokus kepada kebijakan-kebijakan kaitannya dengan memperkuat adat dan budaya, surat ekonomi dan infrastruktur. Ke depan Tentu saja Ini berharap akan berlanjut ini harus didukung dengan fakta lapangan yang lebih akurat lagi.”
Sementara saat ditanya tentang bakal calon gubernur Bali pada Pilkada serentak 2024, I Wayan Koster enggan menjawab. Pasalnya, kewenangan itu hak Megawati Soekarnoputri.
“Kalau rekomendasi itu kewenangan Ibu Megawati Soekarnoputri ketua umum PDI Perjuangan yang punya hak prerogatif. Belum ada bahasan, tapi kan sudah ada bahasan yang biasa diberlakukan, tidak ada satu yang satu periode, semuanya dua periode. Itu yang terjadi di PDI Perjuangan semuanya diberikan kesempatan dua periode,” ujarnya. (Sander)
