SUMENEP – Dua kelompok massa, Senin (17/6), menggelar aksi demonstasi di depan Kantor DPRD Sumenep. Satu massa menuntut dewan mengusut penyimpangan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Sementara massa yang satunya meminta dewan menolak rencana kenaikan BBM.
Massa yang dari Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget, meminta dewan turun tangan mengusut penyimpangan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di desa tersebut.
Dalam aksinya, warga membawa sejumlah poster kecaman dan berorasi secara bergiliran. Intinya, mereka meminta wakil rakyat di DPRD memanggil pihak terkait seperti pemerintahan desa hingga Bappeda, terkait dugaan penyimpangan program BSPS tersebut.
Warga menduga, oknum perangkat desa setempat dan Bappeda melakukan penyelewenangan, sebab bantuan sebesar Rp 6 juta itu tidak diterima
utuh oleh penerima manfaat.
”Kami minta dewan turun tangan, memanggil pemerintahan desa dan Bappeda. Karena, kami yakin ini ada permainan oknom desa dan Bappeda, sehingga bantuan BSPS itu tidak diterima utuh oleh warga penerima,” kara Sahmari, warga Kalianget Timur, Senin (17/6).
Menurut warga dusun Lisun Desa Kalianget Timur itu, sekitar 56 warga di desanya yang tercatat sebagai penerima bantuan BSPS, merasa dirugikan karena bantuan sebesar Rp 6 juta masing-masing penerima itu dikurangi oleh oknum perangkat Desa.
”Uang yang diterima oleh warga tidak sama, antara Rp 700 ribu hingga Rp 4,2 juta. Padahal, dalam ketentuannya, setiap penerima manfaat menerima uang sebesar Rp 6 juta,” ujarnya.
Untuk menyelesaikan kasus tersebut, pihaknya meminta Komisi C DPRD memanggil pemerintahan desa dan instansi teknis untuk mengklarifikasi mengenai pemotongan bantuan termasuk aliran dana pemotongan itu. ”Komisi C harus mengklarifikasi terhapat kades dan pihak terkait lainnya,” pintanya.
Sementara itu, Ketua Komisi C Fajar Hari Ponto menyatakan, pihaknya siap mengakomudir tuntutan warga Kalianget Timur, dan dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil sejumlah pihak, mulai perwakilan warga, pemerintah desa, termasuk Bapperda dan Cipta Karya, terkait dugaan penyimpangan bantuan BSPS itu.
”Dalam waktu dekat, kami akan panggil pihak terkait untuk menyelesaikan hal ini. Kita bertemu, bahas bersama-sama mencari solusinya,” jawab Ponto usai menemui perwakilan warga di ruang komisi C.
Politisi Partai Golkar itu menegaskan, sebelumnya Komisi C telah mengundang Bappeda untuk duduk bersama mengenai program BSBS, sebab sebelumnya program tersebut banyak keluhan warga dari berbagai wilayah.
”Sebelumnya kami juga telah mengundang Bappeda membicarakan program BSPS itu. Tapi tidak spesifik membicarakan BSPS di Kalianget Timur. Yang jelas kami agendakan pertemuan itu,” pungkasnya.
Tolak BBM
Sementara massa yang meminta dewan menolak rencana kenaikan BBM, berasal dari Forum Mahasiswa Lenteng (FML), Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI) Sumenep dan Lingkar Studi Angkatan Muda.
Sayang, aksi tersebut tidak mendapat perhatian anggota DPRD. Para peserta aksi menggoyang-goyang pintu pagar dan membakar ban bekas di Jalan Trunojoyo, sehingga mengganggu lalu lintas di jalur protokol tersebut.
Korlap aksi, Moh. Arifin, mengatkan, rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM harus ditolak tegas. Sebab, akan menyengsarakan rakyat. Karena inisiatif tersebut, organ mahasiswa yang tergabung dalam Laksamuda itu, menurutnya, turun ke jalan untuk meminta kepada DPRD agar sama-sama berjuang menentang keinginan pemerintah dan berpihak kepada rakyat.
“Hidup mahasiswa, hidup rakyat,” pekiknya.
Anggota Komisi D DPRD Dulsiam menjelaskan, rencana pemerintah dalam menaikkan BBM bersubsidi dengan memberikan bantua BLSM dinilainya akan membuat ketergantungan dan candu bagi masyarakat.
“Bantuan BLSM itu akan membuat masyarakat miskin menjadi malas bekerja. Bantuan itu akan mempermudah mencari hutang, sebab setelah BLSM turun hutang itu akan dilunasi,”paparnya.
Politisi PKB asli kepulauan itu menambahkan, bahwa pihaknya sejak dari dulu tidak pernah menyetujui dengan BLSM itu. Sebab, bantuan itu tidak berbeda dari BLT dan sama sekali tidak mendidik masyarakat. Alih-alih masyarakat akan menjadi tergantung dan mematikan daya inisiatif dan kerja masyarakat.
“Sebenarnya ini hanyalah momen kenaikan BBM yang dibarengi dengan pemilu. Tujuan dari program itu masih menimbulkan tanda tanya besar, dan hal itu sangat tidak mendidik. Seharusnya pemeritntah berkaca pada BLT (bantuan langsung tunai, red) bagaimana keadaan masyarakat saat itu, BLSM dan BLT itu tidak ada bedanya, hanya merubah merek saja,” terangnya.
Selain itu, dia menambahkan, BLT banyak dimanipulasi, sebab banyak orang-orang yang tidak berhak ikut menikmati, begitu juga sebaliknya.
“Saya gambarkan masyarakat diberikan ikan, tapi sekali makan langsung habis. Berbeda jika diberi kail. Masyarakat bisa mencari sendiri ikannya dan setelah habis mencari lagi, dan inilah program yang mendidik,” imbuhnya.
Sementara rencana pemerintah dalam menaikkan BBM bersubsidi akan segera direalisasikan. Dengan naiknya harga BBM tersebut, pemerintah memberikan kompensasi kepada masyarakat miskin dengan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Sedangkan anggran untuk NLSM mencapai Rp 9,32 miliar yang akan diberikan selama empat bulan ke depan, yaitu pada akhir Juli sampai dengan akhir September. (athink/rif/mk)
