SURABAYA-Terpaan kabar penerimaan suap yang melanda Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim sontak membuat masyarakat geram terhadap lembaga pemerintahan tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Jatim (AMPJ). Aliansi Laskar Madura dan Poros Pemuda Pantura itu menyatakan geram atas kelakuan pihak KPU Jatim terkait permasalah suap Rp. 3 Miliar dari salah satu bakal pasangan calon (Paslon) sehubungan dengan pemberesan verifikasi dualisme dukungan Partai Kedaulatan. Bahkan, dalam gunjang gunjing itu apabila terbukti Ketua KPU Jatim diminta mundur.
Koordinator Poros Pemuda Pantura, Hisan Muhammad, menuturkan, dalam persoalan tersebut, Ketua KPU Jatim Andry Dewanto Ahmad bertanggung jawab secara moral kepada masyarakat Jatim, atas munculnya isu suap Rp3 miliar yang menerpa dirinya.” Jangan sampai isu suap itu semakin liar dan menjadi pembenaran dimata publik,” katanya, Kamis (27/6).
Isu tersebut, kata dia, jangan dianggap remeh dan main-main. Jika KPU Jatim ingin dianggap netral, maka Andry Dewanto harus tegas dan buka-bukaan untuk menepis isu tersebut. Apalagi ada rencana Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Jatim akan melakukan investigasi.” Jika dibiarkan berlarut-larut dan dianggap wajar pastinya akan mengganggu kredibilitas serta integritas KPU dalam proses pelaksanaan Pilgub Jatim yang sudah didepan mata,” ungkapnya.
Hal ini bisa terjadi, sambungnya, dikarenakan, Andry Dewanto menganggap isu itu sebagai lelucon dan tidak perlu ditanggai secara serius.“Ini demi pertaruhan nama baik Jatim di mata nasional dalam pelaksanaan pilgub,” tegasnya.
Senada dengan Koordinator Poros Pemuda Pantura, Komandan Laskar Madura, Ismail Marzuki, menyatakan, bahwa KPU harus berani melapor ke pihak berwajib. Isu penyuapan yang menerpa kubu lembaga Pemerintahan, KPU Jatim, sebaiknya segera dilaporkan pihak kepolisian. jika memang isu itu tidak benar dan jujur terhadap dengan artian terbuka agar tercipta kondisi pemilu yang baik dan sehat di Jatim.” Jangan hanya karena isu citra dan reputasi KPU Jatim sebagai penyelenggara pilgub tercemar oleh isu yang masih simpang siur tersebut,” katanya, Kamis (27/6/).
Ia menjelaskan, bahwa Bawaslu Jatim sebagai lembaga resmi pengawas harus segera melakukan langkah-langkah konkrit untuk menginvestigasi benar tidaknya isu suap di tubuh KPU Jatim. “Apapun hasil investigasi yang diperoleh Bawaslu wajib dipublikasikan ke masyarakat,” ungkapnya.
Nantinya, sambungnya, apabila KPU Jatim terbukti salah, maka Laskar Madura menuntut ketua KPU Jatim tahu diri untuk segera mundur secara terhormat. “Tidak usah menunggu dipecat,” tegasnya singkat.
Isu seperti ini, katanya, jangan sampai terus-terusan menjadi bola liar. Dikhawatirkan kejadian seperti ini akan dimanfaatkan dan diambil keuntungan pihak-pihak tertentu yang ingin proses pilgub di Jatim menjadi lebih kacau. “Kan bahaya jika itu benar-benar terjadi. KPU harus berfikir lebih panjang demi keberhasilan pilgub Jatim,” pungkasnya. (mag/kas)
