SURABAYA – DPRD Surabaya berencana untuk memangkas alokasi anggaran Kunjungan Kerja (Kunker) anggotanya. Bahkan, pemangkasan alokasi anggaran tersebut mencapai Rp. 12 miliar dari alokasi yang telah dianggarkan sebesar Rp. 40 miliar. Artinya, alokasi anggaran Kunker anggota DPRD Surabaya hanya sekitar Rp. 28 miliar.
Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Surabaya, Moch. Machmud. Dirinya mengatakan, jika pihaknya telah memerintahkan Sekretariat Dewan (Sekwan) untuk mereview atau menghitung ulang alokasi anggaran Kunker anggota dewan.“Saya sudah meminta teman-teman dari Setwan (Sekretariat Dewan) untuk menghitungnya,” ungkap dia. Kamis (27/6).
Dirinya menambahkan, dengan di pangkasnya alokasi anggaran Kunker anggota dewan, diharapkan bisa dialokasikan untuk kepentingan rakyat. “Kita akan hitung lagi kebutuhan yang diperlukan. Kalau tidak digunakan, ya lebih baik digunakan untuk kepentingan rakyat,”tambah dia.
Mantan Ketua Komisi B DPRD Surabaya ini juga menegaskan, jika langkah pengurangan anggaran Kunker ini merupakan langkah maju dibandingkan dengan Ketua DPRD sebelumnya. Hal ini beralasan, karena selama Wishnu Wardhana (WW) menjabat Ketua DPRD Surabaya, tidak ada pengurangan untuk anggaran Kunker.“Tahun lalu, saya tidak tahu berapa yang terserap. Tapi yang pasti, saya berusaha untuk menjadikan DPRD jauh lebih baik,” tegas dia.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Baktiono menyikapi dingin rencana pemangkasan alokasi anggaran Kunker yang dilakukan ketua dewan. Dirinya menilai, jika langkah tersebut bukanlah sesuatu yang sensasional. Sebab, tanpa dikurangi pun, sebenarnya anggaran untuk legislatif secara otomatis akan tereduksi dengan sendirinya.“Kalau menurut saya, itu pengurangan anggaran Kunker bukan program yang baru. Itu adalah sesuatu yang biasa,” ujar dia.
Dirinya memaparkan, berdasarakan pengalaman tahun sebelumnya tidak semua APBD yang dialokasikan untuk DPRD dapat terserap. Sebagai solusinya, akhirnya anggaran yang tidak terpakai itu dialihkan ke program yang lain. Di antaranya untuk membiayai beberapa program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.“Sebenarnya tidak hanya di DPRD. Di sejumlah SKPD, anggaran yang dialokasikan tidak mungkin terserap sepenuhnya,” papar dia.
Menyikapi kondisi tersebut, legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mendesak supaya Ketua DPRD beserta Sekwan menghitung secara detail sebelum ada pengurangan anggaran.
Terkait dengan tidak terserapnya secara maksimal alokasi anggaran di lembaga parlemen Surabaya, dirinya memaparkan jika banyak faktor yang bisa menjadi indikato, antara lain seperti ketika terjadi polemik pelengseran ketua dewan yang lama. Saat itu kegiatan kedewanan tidak dapat berjalan secara maksimal.“Kalau untuk penyebab kenapa anggaran itu tidak terserap ya banyak yang bisa dijadikan indikator. Misalnya, tidak maksimalnya kegiatan kedewanan juga berpotensi menghambat penyerapan anggaran,” pungkas dia. (wan/kas)
