Refly: UU Pemilu Larang Presiden Buat Kebijakan Untungkan Paslon
JAKARTA,koranmadura.com-Pakar hukum tata negara Refly Harun menyatakan, UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur bahwa pejabat publik, termasuk ...
JAKARTA,koranmadura.com-Pakar hukum tata negara Refly Harun menyatakan, UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur bahwa pejabat publik, termasuk ...
JAKARTA, Koranmadura.com - Pakar hukum yang juga aktivis Refly Harun menilai, deklarasi dukungan perangkat desa kepada pasangan calon presiden (Capres) ...
© 2024 Koran Madura - Hak Cipta Dilindungi
© 2024 Koran Madura - Hak Cipta Dilindungi